Mataram,12/7/2022, Kepala BBPOM di Mataram Dra.I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt melaksanakan audiensii bersama dengan Koordinator Substansi Pengawasan Siti Nurkolina,S.Si, Apt dan Baiq Suriati,S.Si.M.Si ke Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menerima kepala Balai Besar POM di Mataram di ruamg kerjanya didampingi Asisten 1 dan Asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan tersebut Kepala Balai Besar POM di Mataram menyampaikan upaya yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Mataram di Provinsi NTB diantaranya Program Prioritas Nasional (Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS Aman, Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas), permasalahan peredaran dan penyalahgunaan Obat yang masih tinggi serta dukungan terhadap UMKM Obat dan Makanan.
Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Kesehatan anak sekolah dipengaruhi oleh jajanana yang tidak memenuhi persyaratan disekolah. Hal ini menjadi fokus pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga diperlukan upaya Balai Besar POM di Mataram untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait untuk monitoring atau memantau jajanan anak sekolah yang beredar disekolah agar jajanan ada di sekolah adalah jajanan yang memenuhi standar serta melalui sinergi tersebut akan dapat merumuskan proses monitoring jajanan anak sekolah dari TK sampai SMA/SMK dan SLB se - NTB.
Kepala Balai Besar POM di Mataram menyampaikan telah melaksanakan Program prioritas Nasional Sekolah dengan PJAS Aman namun baru menyentuh 14,9% dari jumlah sekolah yang ada di Provinsi NTB sehingga diperlukan replikasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait. Selain Program PJAS Aman, juga dilaksanakan program Desa pangan Aman maupun Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas. Lebih lanjut disampaikan permasalah penyalahgunaan Obat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kondisinya memprihatinkan karena hamper setiap hari sampel uji barang bukti diterima oleh laboratorium BBPOM di Mataram sehingga diperlukan sinergi dengan Dinas Perdagangan, Dinas PMD dan BNN.
Menanggapai hal tersebut, Wakil Gubernur menugaskan Asisten I dan Asisten III Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memfasilitasi pertemuan dengan OPD terkait untuk menentukan langkah yang harus dilaksanakan bersama mengatasi permasalahan tersebut.
