Bima – Kamis (22/02) Kepala Balai Besar POM di Mataram beserta tim dan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melakukan advokasi ke DPRD Kabupaten Bima. “Akses transportasi yang mudah baik melalui jalur darat, laut maupun udara menyebabkan peredaran obat dan makanan semakin cepat dan menyebar luas di masyarakat. Begitu pula dengan peredaran produk ilegal antara lain penyalahgunaan Tramadol dan Narkoba. Hal ini merupakan salah satu alasan pembentukan Pos POM di Bima yang saat ini sangat perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaannya”. Demikian disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bima terkait peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bima dan sekitarnya.
Saat ini telah berdiri Pos POM Bima di Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima dengan wilayah cakupan kerja meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Pos POM Bima mulai berdiri sejak tahun 2008 di atas tanah seluas 5000 m2 milik Pemerintah Kabupaten Bima, namun kegiatan pengawasan masih terbatas pada sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan dan pengujian bahan berbahaya pada pangan menggunakan kit uji cepat. Kegiatan pengawasan secara menyeluruh masih dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Mataram.
Pada tahun 2017 telah terbit payung hukum perkuatan sistem pengawasan Badan POM RI yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta payung hukum perkuatan kelembagaan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Kedua payung hukum tersebut merupakan bagian penting dalam peningkatan kinerja pengawasan Badan POM. “Di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diterbitkan Instruksi Gubernur Nomor 440/321/KUM Tahun 2017 tentang Pembinaan Obat dan Makanan sebagai tindak lanjut atas terbitnya kedua payung hukum tadi”, ungkap Kepala Balai Besar POM di Mataram. Dalam instruksi tersebut ditekankan jika Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat serta menjelaskan peran pemerintah Kabupaten/Kota yang sangat strategis karena dekat dengan masyarakat.
“Salah satu poin yang perlu digaris bawahi adalah rencana untuk membentuk 40 perwakilan Badan POM di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 ini, di mana Pos POM Bima termasuk di dalam rencana tersebut yaitu mengubah Pos POM Bima menjadi Balai POM Bima”, demikian disampaikan Kepala Balai Besar POM di Mataram. Badan POM telah mengalokasikan anggaran untuk operasional Balai POM Bima, namun pada pelaksanaannya masih menemukan kendala yaitu status tanah yang ditempati saat ini masih Ijin Pinjam Pakai. Untuk itu, Kepala Balai Besar POM di Mataram memohon dukungan DPRD Kabupaten Bima khususnya Komisi IV terhadap permohonan hibah aset pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang telah diajukan ke Pemerintah Kabupaten Bima.
“Komisi IV DPRD Kabupaten Bima mendukung permohonan hibah aset tersebut dan akan melakukan pengawalan terhadap permohonan tersebut”, demikian tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE. Anggota Dewan mendorong Bupati Bima untuk segera memproses hibah tanah aset Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang statusnya masih pinjam pakai agar Balai POM Bima segera terbentuk dan dapat operasional secara maksimal. Ekspektasi Anggota Dewan sangat tinggi terhadap Balai POM Bima terutama dalam mengatasi kasus penyalahgunaan obat, penggunaan bahan berbahaya pada pangan dan kasus keracunan akibat pangan.
Balai Besar POM di Mataram
